Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam bidang hukum, bahkan jika itu menyangkut kader Partai Demokrat. Partai ini tidak akan melindungi yang bersalah. 'Sikap saya tidak berubah, tidak boleh ada tebang pilih, sekalipun itu kader Partai Demokrat ataupun dari jajaran pemerintah,' kata Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/5).
Yudhoyono yang juga Presiden RI itu tiba di Halim sehabis melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Bali. Dia dilapori stafnya bahwa publik menanti tanggapan Yudhoyono selaku tokoh Partai Demokrat.
Pada satu pekan terakhir, ramai menjadi perbincangan di masyarakat dan ulasan sejumlah media mengenai dugaan keterlibatan kader Partai Demokrat dalam sejumlah kasus dugaan tindak korupsi.
Presiden mempersilakan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan tugasnya. 'KPK dan penegak hukum silakan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan,' katanya.
Yudhoyono yakin bahwa para penegak hukum dan KPK dapat membedakan antara fakta dan analisa sehingga terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Dia juga menegaskan bahwa apabila setelah pemeriksaan dan terbukti benar, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri dan melindungi yang bersangkutan.
Mengenai sanksi, Yudhyono mengatakan, jika anggota DPR tentu telah ada aturannya. 'Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga sedang bekerja untuk bisa mengambil putusan yang tepat, putusan-putusan yang jernih dan tegas,' katanya. Ia telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah tegas manakala terbukti kadernya merusak citra partai politik.(Ant/ULF).
Yudhoyono yang juga Presiden RI itu tiba di Halim sehabis melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Bali. Dia dilapori stafnya bahwa publik menanti tanggapan Yudhoyono selaku tokoh Partai Demokrat.
Pada satu pekan terakhir, ramai menjadi perbincangan di masyarakat dan ulasan sejumlah media mengenai dugaan keterlibatan kader Partai Demokrat dalam sejumlah kasus dugaan tindak korupsi.
Presiden mempersilakan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan tugasnya. 'KPK dan penegak hukum silakan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan,' katanya.
Yudhoyono yakin bahwa para penegak hukum dan KPK dapat membedakan antara fakta dan analisa sehingga terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Dia juga menegaskan bahwa apabila setelah pemeriksaan dan terbukti benar, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri dan melindungi yang bersangkutan.
Mengenai sanksi, Yudhyono mengatakan, jika anggota DPR tentu telah ada aturannya. 'Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga sedang bekerja untuk bisa mengambil putusan yang tepat, putusan-putusan yang jernih dan tegas,' katanya. Ia telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah tegas manakala terbukti kadernya merusak citra partai politik.(Ant/ULF).
